Jepang, MetroXpose.com | PERDANA Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen pada Jumat, 23 Januari 2026, untuk membuka jalan bagi pemilihan umum kilat yang akan digelar pada 8 Februari mendatang. Langkah ini diambil hanya tiga bulan setelah Takaichi menjabat sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang
Pembubaran majelis rendah dilakukan setelah Ketua Parlemen membacakan surat resmi dalam sidang pleno. Momen tersebut disambut teriakan “banzai” dari para anggota parlemen.
Dikutip dari Al Jazeera, pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang itu secara otomatis memulai masa kampanye selama 12 hari, yang akan berlangsung mulai Selasa pekan depan.
Takaichi sebelumnya telah mengumumkan niatnya menggelar pemilu lebih awal pada Senin. Ia berharap dapat memanfaatkan tingkat popularitas kabinetnya yang relatif tinggi untuk memperkuat posisi partai berkuasa.
Meskipun tingkat persetujuan terhadap kabinet Takaichi berada di kisaran 70 persen, koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah. LDP sendiri masih dibayangi rendahnya dukungan publik dan serangkaian skandal.
“Tidak jelas apakah tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi benar-benar akan berujung pada dukungan bagi LDP,” kata profesor politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto. Ia menambahkan, “Hal yang menjadi perhatian publik adalah langkah-langkah untuk mengatasi inflasi.”
Survei yang dikutip CNA menyebutkan bahwa dukungan terhadap kabinet Takaichi mencapai sekitar 90 persen di kalangan pemilih berusia di bawah 30 tahun, berdasarkan jajak pendapat Sankei Shimbun dan Fuji Television pada akhir Desember.
Menurut laporan NHK, isu utama kampanye pemilu mencakup lonjakan harga kebutuhan pokok serta kebijakan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina. Hubungan Tokyo-Beijing memburuk sejak November setelah Takaichi menyatakan Jepang dapat terlibat jika Cina mengambil langkah militer terhadap Taiwan. Pernyataan itu memicu langkah pembalasan ekonomi dan diplomatik dari Beijing.
Data pemerintah yang dirilis Jumat menunjukkan inflasi Jepang melambat menjadi 2,4 persen secara tahunan pada Desember, turun dari 3 persen pada November, didorong oleh subsidi listrik dan gas. Namun angka tersebut masih melampaui target bank sentral sebesar 2 persen. Beras juga menjadi simbol tekanan biaya hidup, dengan harga sempat melonjak lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dan masih tercatat naik lebih dari 34 persen dibandingkan tahun lalu.
Ketidakpuasan publik terhadap kenaikan harga sebelumnya turut menjatuhkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang digantikan Takaichi pada Oktober lalu.
Takaichi sebelumnya telah mengumumkan niatnya menggelar pemilu lebih awal pada Senin. Ia berharap dapat memanfaatkan tingkat popularitas kabinetnya yang relatif tinggi untuk memperkuat posisi partai berkuasa.
Meskipun tingkat persetujuan terhadap kabinet Takaichi berada di kisaran 70 persen, koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah. LDP sendiri masih dibayangi rendahnya dukungan publik dan serangkaian skandal.
“Tidak jelas apakah tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi benar-benar akan berujung pada dukungan bagi LDP,” kata profesor politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto. Ia menambahkan, “Hal yang menjadi perhatian publik adalah langkah-langkah untuk mengatasi inflasi.”
Survei yang dikutip CNA menyebutkan bahwa dukungan terhadap kabinet Takaichi mencapai sekitar 90 persen di kalangan pemilih berusia di bawah 30 tahun, berdasarkan jajak pendapat Sankei Shimbun dan Fuji Television pada akhir Desember.
Menurut laporan NHK, isu utama kampanye pemilu mencakup lonjakan harga kebutuhan pokok serta kebijakan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina. Hubungan Tokyo-Beijing memburuk sejak November setelah Takaichi menyatakan Jepang dapat terlibat jika Cina mengambil langkah militer terhadap Taiwan. Pernyataan itu memicu langkah pembalasan ekonomi dan diplomatik dari Beijing.
Data pemerintah yang dirilis Jumat menunjukkan inflasi Jepang melambat menjadi 2,4 persen secara tahunan pada Desember, turun dari 3 persen pada November, didorong oleh subsidi listrik dan gas. Namun angka tersebut masih melampaui target bank sentral sebesar 2 persen. Beras juga menjadi simbol tekanan biaya hidup, dengan harga sempat melonjak lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dan masih tercatat naik lebih dari 34 persen dibandingkan tahun lalu.
Ketidakpuasan publik terhadap kenaikan harga sebelumnya turut menjatuhkan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang digantikan Takaichi pada Oktober lalu.
Mengutip Kyodo News, baik kubu pemerintah maupun oposisi mengusulkan penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan untuk meredam inflasi rumah tangga.
(Lam/MX)
