Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 se-Sumatera Utara selama sebulan. Sebelumnya, BPK telah melaksanakan Entry Meeting Serentak pada 19 Februari 2026 yang dihadiri secara daring oleh 34 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Ketua BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menegaskan dalam pemeriksaan ini yang menjadi masalah bukan soal mengambil uang saja, kesalahan prosedur juga termasuk masalah
"BPK pasti mengidentifikasi, menganalisis serta mengevaluasi", tutur Henry.
Ia menjelaskan, tujuan pemeriksaan interim antara lain untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas SPI (test of control), menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun tertentu.
Selain itu, Paula Henry menekankan empat aspek penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah, yakni kebenaran, kecermatan, kredibilitas informasi, serta keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Eliyunus dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus berupaya dan bekerja keras untuk memperbaiki terutama tata kelola pemerintahan,
khususnya pengelolaan keuangan. Ia menginstruksikan kepada para pimpinan serta perwakilan OPD agar segera menyampaikan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK.
"Tidak ada yang perlu disembunyikan ", tandas Bupati Eliyunus.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Pj. Sekda Nias Barat, Staf Ahli, Asisten Setda, pimpinan OPD, para camat serta sejumlah pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
(DP/MX)
