Metroxpose.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Duta Besar Jepang untukIndonesia Masafumi Ishii bersama menandatanganiMemorandum of Cooperation (MoC) kesepakatan itu.
Hanif menuturkan kerja sama ini merupakan upaya dari Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Sementara bagi Jepang, kerja sama ini menjadi solusi lantaran negara Matahari terbit itu tengah mengalami aging population.
"Jadi di sisi satu Indonesia mengalami pemudaan, Jepang mengalami penuaan," tutur Hanif di Gedung Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
Hanif menambahkan Jepang membutuhkan sekitar 350 ribu tenaga kerja terampil dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang menyebar di 14 sektor, beberapa di antaranya hospitality, caregiver, manufaktur, dan agrobisnis.
Menurut dia, dengan menggunakan tenaga kerja asal Indonesia, artinya akan ada transfer pengetahuan sehingga saat kembali ke Indonesia, tenaga kerja yang mengikuti program tersebut bisa berbagi pengetahuan dan menerapkannya kembali di industri dalam negeri.
"Dalam hal ini, pemerintah menargetkan tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi 20 persen atau 70 ribu orang dari kuota yang dibutuhkan Jepang," urainya.
Hanif menjelaskan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) fokus menggenjot peningkatan kompetensi SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Jepang.
"Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri di Jepang sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang diharapkan, termasuk juga kemampuan Bahasa Jepang," kata Hanif.
Merujuk pada kesepakatan sebagaimana tertuang dalam MoC Indonesia-Jepang, untuk proses penempatan tenaga kerja berketrampilan spesifik (SSW) ini, para calon pekerja migran Indonesia akan didorong melalui skema penempatanmandiri (mereka mendaftar sendiri secara online).
Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Maruli A Hassoloan memaparkan kandidat SSW terbagi ke dalam empat kategori. Pertama, new comer (calon pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki pengalaman magang di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepangdari Indonesia).
Kedua, ex-TIT in Indonesia (calon pekerja migran Indonesia yang memiliki pengalaman magang/TechnicalIntern Trainee (TIT) di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia).
Ketiga, ex-TIT in Japan(calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan program magang di Jepang dan melanjutkanbekerja di Jepang).
Keempat, student (calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan formal di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang).
Sesuai kesepakatan, khusus bagi para alumni peserta magang atau ex-TIT Program akan mendapat pengecualian tidak mengikuti tes bahasa maupun keterampilan. Oleh sebab itu, untuk penempatan di bawah skema SSW dalam waktu dekat, akan diutamakan bagi para ex-TIT Program, karena relatif sudah lebih siap.
"Adanya penandatanganan MoC dibidang penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW)antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara yang sudah lama terjalin," kata Maruli.(uli)
