Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengimbau seluruh calon pelamar untuk segera mempersiapkan diri serta aktif memantau kanal informasi resmi pemerintah agar tidak ketinggalan setiap tahapan seleksi yang krusial.
Kendati jadwal pembukaan telah dikonfirmasi, pemerintah pusat saat ini belum merilis secara rinci rincian formasi, persyaratan khusus, maupun kalender penuh pelaksanaan seleksi. Oleh karena itu, para calon peserta disarankan untuk menggunakan regulasi dan ketentuan seleksi periode sebelumnya sebagai acuan awal persiapan administratif.
Ketentuan Umum dan Batas Usia Pelamar
Mengacu pada regulasi pengadaan aparatur sebelumnya, pelamar diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan dasar, di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rentang usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Khusus untuk jabatan tertentu yang diatur oleh instansi, batas usia maksimal dapat mencapai 40 tahun.
Selain itu, pelamar dipastikan tidak pernah dipidana penjara dengan akumulasi hukuman dua tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah maupun swasta, serta tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pengurus partai politik.
Panduan Dokumen Wajib untuk Persiapan Awal
Sambil menunggu rincian teknis dan formasi final dari BKN, calon pelamar dapat mulai merapikan dan memindai dokumen-dokumen administratif penting yang umumnya menjadi syarat wajib pada portal SSCASN. Berikut adalah rincian berkas yang perlu disiapkan:
KTP Elektronik (KTP-el): Dokumen identitas diri utama. Bagi yang belum memiliki fisik KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman dari Dinas Dukcapil.
Kartu Keluarga (KK): Diperlukan untuk validasi data kependudukan saat proses pembuatan akun di portal SSCASN.
Pas Foto Terbaru: Foto formal dengan latar belakang merah menggunakan format standar yang jernih.
Swafoto (Selfie): Foto wajah pelamar yang diambil secara langsung melalui sistem dengan pencahayaan yang jelas dan tidak buram.
Ijazah Asli atau Legalisir: Dokumen kelulusan pendidikan terakhir yang sesuai dengan kualifikasi formasi yang akan dilamar.
Transkrip Nilai Asli atau Legalisir: Dokumen yang memuat rekam jejak akademis selama masa studi.
Surat Lamaran dan Surat Pernyataan: Dokumen formal yang formatnya disesuaikan dengan ketentuan instansi tujuan, biasanya disahkan menggunakan e-meterai resmi senilai Rp10.000.
Dokumen Pendukung Khusus: Meliputi Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan, sertifikat bahasa, surat penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, atau surat keterangan dokter bagi pelamar pada jalur disabilitas.
Uniknya Pendaftaran kali ini ada tambahan Batas Usia 35+ yang akan segera diatur regulasinya
Banyak gugurnya peserta pada tahap awal seleksi disebabkan oleh ketidaksesuaian data administratif. Calon pelamar diimbau untuk memastikan kesesuaian penulisan nama lengkap, tempat lahir, serta tanggal lahir pada ijazah dan KTP agar identik. Jika ditemukan perbedaan data, segera lakukan perbaikan melalui instansi penerbit sebelum pendaftaran resmi dibuka.
Seluruh proses pendaftaran nantinya hanya akan terpusat secara transparan melalui portal resmi SSCASN BKN di laman sscasn.bkn.go.id tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang menawarkan jalan pintas atau kelulusan instan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah
Banyak gugurnya peserta pada tahap awal seleksi disebabkan oleh ketidaksesuaian data administratif. Calon pelamar diimbau untuk memastikan kesesuaian penulisan nama lengkap, tempat lahir, serta tanggal lahir pada ijazah dan KTP agar identik. Jika ditemukan perbedaan data, segera lakukan perbaikan melalui instansi penerbit sebelum pendaftaran resmi dibuka.
Seluruh proses pendaftaran nantinya hanya akan terpusat secara transparan melalui portal resmi SSCASN BKN di laman sscasn.bkn.go.id tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang menawarkan jalan pintas atau kelulusan instan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah
(Lam/MX)
