Jakarta, MetroXpose.com | Menindak Lanjuti Pidato Presiden Prabowo Subianto saat Milad Partai PAN, menginginkan program menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera direalisasikan.
Namun, pemerintah masih melakukan penghitungan dan kajian untuk menentukan skema serta tahapan pelaksanaannya.
Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas sejumlah opsi pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Tadi sebagaimana disampaikan Bapak Menko, telah dilaksanakan rapat terbatas untuk membicarakan beberapa opsi sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” ucap Brian, pada Rabu (23/9).
Menurut dia, pemerintah telah mulai menghitung sejumlah komponen yang berkaitan dengan pendapatan PTN.
Penghitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan melalui jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
Pemerintah juga memperhitungkan pendapatan dari program pascasarjana karena pada sejumlah perguruan tinggi pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menyubsidi program sarjana.
“Itu kami lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kami hasilkan tentu juga akan kami diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” ujar dia.
Dia menegaskan pemerintah ingin program tersebut dapat dijalankan secepatnya sesuai arahan Presiden.
Namun, program kuliah gratis tidak dapat langsung diterapkan karena diperlukan sejumlah tahapan.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kami akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” sebutnya
Prabowo juga menginstruksikan agar kajian dilakukan lebih mendalam. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus yang dipimpin Menko PMK Pratikno.
Tim tersebut nantinya melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tutup Brian
(Lam/MX)
.jpg)
.jpg)
