Jakarta, MetroXpose.com | Platform petisi online desakan agar ijazah para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi secara transparan mulai menggema.
Gelombang tuntutan transparansi terhadap rekam jejak pendidikan pejabat publik semakin meluas menyusul setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Sorotan warganet tidak hanya tertuju pada polemik ijazah Gibran, namun beralih ke seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menariknya, terdapat lebih dari satu inisiatif yang mengangkat persoalan serupa dan berhasil menarik perhatian puluhan ribu pendukung.
Satu di antara petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia tercatat telah mengumpulkan 17.244 tanda tangan pada Minggu, 15 November 2026.
Selain itu, muncul pula petisi lain di laman Petisionline.com berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" yang mencatat dukungan lebih besar, yakni 41.719 tanda tangan berdasarkan data yang disampaikan dalam petisi tersebut.
Dua petisi ini sama-sama membawa pesan kuat: masyarakat ingin rekam jejak pendidikan para anggota DPR dapat diperiksa dan dipastikan keabsahannya melalui mekanisme resmi.
Berdasarkan pantauan wartawan di laman Change.org pada Minggu, 15 November 2026, terdapat sedikitnya delapan petisi berbeda yang mengangkat isu pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota dewan.
Salah satu yang menarik perhatian adalah petisi yang digagas Farida Octavia. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam naskahnya, pembuat petisi menilai integritas moral dan rekam jejak akademis para wakil rakyat merupakan hal mendasar yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," tulis pembuat petisi dalam keterangannya.
Menurut inisiator, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang berada dalam fase krusial.
Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para anggota DPR benar-benar sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang sesuai.
Petisi tersebut juga menekankan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata persoalan privasi pribadi, melainkan berkaitan dengan pertanggungjawaban moral dan hukum seorang pejabat publik.
"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," tegas petisi tersebut
Gelombang tuntutan transparansi terhadap rekam jejak pendidikan pejabat publik semakin meluas menyusul setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Sorotan warganet tidak hanya tertuju pada polemik ijazah Gibran, namun beralih ke seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menariknya, terdapat lebih dari satu inisiatif yang mengangkat persoalan serupa dan berhasil menarik perhatian puluhan ribu pendukung.
Satu di antara petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia tercatat telah mengumpulkan 17.244 tanda tangan pada Minggu, 15 November 2026.
Selain itu, muncul pula petisi lain di laman Petisionline.com berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" yang mencatat dukungan lebih besar, yakni 41.719 tanda tangan berdasarkan data yang disampaikan dalam petisi tersebut.
Dua petisi ini sama-sama membawa pesan kuat: masyarakat ingin rekam jejak pendidikan para anggota DPR dapat diperiksa dan dipastikan keabsahannya melalui mekanisme resmi.
Berdasarkan pantauan wartawan di laman Change.org pada Minggu, 15 November 2026, terdapat sedikitnya delapan petisi berbeda yang mengangkat isu pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota dewan.
Salah satu yang menarik perhatian adalah petisi yang digagas Farida Octavia. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam naskahnya, pembuat petisi menilai integritas moral dan rekam jejak akademis para wakil rakyat merupakan hal mendasar yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," tulis pembuat petisi dalam keterangannya.
Menurut inisiator, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang berada dalam fase krusial.
Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para anggota DPR benar-benar sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang sesuai.
Petisi tersebut juga menekankan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata persoalan privasi pribadi, melainkan berkaitan dengan pertanggungjawaban moral dan hukum seorang pejabat publik.
"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," tegas petisi tersebut
(Lam/MX)
