Audiensi digelar setelah perwakilan AMPB menyaksikan janji parlemen untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset selesai Desember 2026 dalam momen Rapat Paripurna pada Kamis ini.
Pentolan AMPB Supriyono alias Botok mengaku akan mencatat janji DPR untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.
"Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember," katanya dalam audiensi dengan Dasco, Saan, dan Cucun di area Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Botok pun meminta DPR membuat berita acara dari audiensi dengan pimpinan parlemen terkait waktu pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Kami minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas," ujarnya.
Botok menuntut tanggung jawab pimpinan DPR jika pengesahan RUU Perampasan Aset meleset dari target tanggal yang ditetapkan.
"Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, dan G, kami minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua," ujarnya.
Contohnya, kata Botok, muncul di berita acara audiensi para pimpinan DPR seperti Dasco, Saan, dan Cucun mundur apabila jadwal pengesahan RUU Perampasan Aset meleset.
"Saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan, Pak, begitu," sebutnya
Sementara itu, Dasco saat audiensi menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset paling lambat dituntaskan pada 15 Desember 2026.
Menurutnya, waktu pengesahan pada 15 Agustus telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Kamis ini.
"Limit waktu paling lambat untuk RUU Perampasan Aset itu akan diketok di Rapat Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," tandasnya
Dasco mengatakan parlemen berkomitmen menuntaskan RUU Perampasan Aset seperti menjadi tuntutan AMPB.
Ketua Harian Gerindra itu mengaku siap mundur sebagai anggota DPR apabila pengesahan RUU Perampasan Aset lewat dari jadwal yang ditetapkan.
"Kalau memang tidak selesai, ya, kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," tandas Dasco.
(Lam/MX)
