Jatim, MetroXpose.com | Kurun waktu beberpa hari Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11).
Sebelumnya berselang 3 hari Tim KPK menangkap Gubernur Riau dan menetapkan sebagai tersangka Kutipan "Uang Preman"
Hari ini Orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo itu saat ini telah diamankan dan tengah dalam pemeriksaan.
"Benar (Bupati Ponorogo diamankan)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Jumat (7/11).
Fitroh menyebut OTT KPK yang menyasar Sugiri Sancoko itu diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
"Mutasi dan promosi jabatan," ujarnya
Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi senyap di wilayah Ponorogo, Jatim.
"Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," tegasnya.
KPK belum membeberkan siapa saja, selain Bupati Ponorogo yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Saat ini, tim penindakan KPK masih melakukan penindakan di wilayah Ponorogo.
"Saat ini tim masih di lapangan," imbuhnya.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
"Benar (Bupati Ponorogo diamankan)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Jumat (7/11).
Fitroh menyebut OTT KPK yang menyasar Sugiri Sancoko itu diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
"Mutasi dan promosi jabatan," ujarnya
Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi senyap di wilayah Ponorogo, Jatim.
"Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," tegasnya.
KPK belum membeberkan siapa saja, selain Bupati Ponorogo yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Saat ini, tim penindakan KPK masih melakukan penindakan di wilayah Ponorogo.
"Saat ini tim masih di lapangan," imbuhnya.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
(Lam/MX)

