Transfer Bagi Hasil Ke Desa Raib, DPMD Muna Membisu - Metroxpose

Headline

Made with PhotoEditor.com
Made with PhotoEditor.com
WARTAWAN METROXPOSE.COM DALAM PELIPUTAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA IMBALAN DAN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS SERTA SURAT TUGAS DAN TERTERA DI BOX REDAKSI # ANDA MEMPUNYAI BERITA LIPUTAN TERUPDATE DAN REALTIME DAPAT ANDA KIRIMKAN LEWAT WHATSAPP # ANDA TERTARIK JADI JURNALIS? KIRIMKAN LAMARAN ANDA KE # REDAKSI +6288261546681 email : metroxposeofficial@gmail.com # METROXPOSE.COM - Indonesia News Update

Tuesday, February 2, 2021

Transfer Bagi Hasil Ke Desa Raib, DPMD Muna Membisu


Transfer Bagi Hasil Ke Desa Raib, DPMD Muna Membisu


MetroXpose.com Raha - Lingkar Hijau Indonesia (LIHAI Sultra) kembali menemukan, adanya anggaran belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna di tahun anggaran 2019.

Baca Juga | Pemprovsu Gandeng KPK Optimalisasi PAD dan Penertiban Aset dan Kendaraan Dinas 

Presidium LIHAI Sultra, Aksaruddin saat ditemui di kediamannya mengatakan, sebelumnya Pemda Kabupaten Muna telah menganggarkan belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019 masing-masing senilai Rp. 605 juta dan senilai Rp. 347 juta.

"Sementara berdasarkan hasil audit BPK menunjukkan anggaran belanja transfer itu tidak direalisasikan, sedangkan anggaran yang harusnya dialokasikan ke 124 desa di Kabupaten Muna selambat-lambatnya harus dibayarkan di Bulan Desember 2019, jika mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian. Lantas uang ini direalisasikan kemana?" ungkapnya keheranan.

Motif penundaan hak desa ini disinyalir berpotensi diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Olehnya itu, LIHAI Sultra meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), segera menindak lanjuti terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dilingkup Pemda Kabupaten Muna yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Temuan kami ini, nantinya akan kami serahkan kepada APH untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Ini juga sekaligus untuk menunjukan LIHAI Sultra akan selalu menjadi mitra bagi penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," cetusnya.

Untuk diketahui, sampai berita ini diterbitkan, pihak kami (Tim MXS) masih terus meminta keterangan dari pihak terkait. (LRH/MX.)