KJA PT. Aquafarm dan Japfa segera di Tutup - Danau Toba Natural Kembali - Metroxpose News and Campaign

Headline

Made with PhotoEditor.com
Made with PhotoEditor.com
Made with PhotoEditor.com
WARTAWAN METROXPOSE.COM DALAM PELIPUTAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA IMBALAN DAN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS SERTA SURAT TUGAS DAN TERTERA DI BOX REDAKSI # ANDA MEMPUNYAI BERITA LIPUTAN TERUPDATE DAN REALTIME DAPAT ANDA KIRIMKAN LEWAT WHATSAPP # ANDA TERTARIK JADI JURNALIS? KIRIMKAN LAMARAN ANDA KE # REDAKSI +6288261546681 (WA) email : metroxposeofficial@gmail.com # METROXPOSE.COM - News and Campaign

Saturday, August 10, 2019

KJA PT. Aquafarm dan Japfa segera di Tutup - Danau Toba Natural Kembali

https://www.metroxpose.com/search/label/Sumut

MetroXpose.com, MedanGubernur Edy menjawab wartawan usai pelantikan pejabat eselon II di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (9/8/2019).
Menurut Gubernur, memang maunya (Aquafarm dan Japfa) harus ditutup. Gubernur Edy mengatakan bahwa dirinya yang menyurati menteri dan juga telah berbicara kepada Presiden.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyetujui penutupan perusahaan budidaya ikan air tawar PT Aquafarm Nusantara, yang berusaha di Danau Toba menggunakan keramba jaring apung (KJA). Begitu juga PT Suritani Pemuka (JAPFA) dan perusahaan milik masyarakat yang melakukan usaha serupa.
PT Aquafarm Nusantara itu, Sutrisno Pangaribuan menyatakan, pihaknya bersama HBB, WALHI dan unsur masyarakat lainnya akan mendesak Presiden Jokowi segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba yang mengatur soal zonasi. Direncanakan, hal itu akan dilakukan Bulan September mendatang, hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul menyatakan, pencemaran terhadap Danau Toba oleh berbagai perusahaan sudah menjadikan danau yang semula disebut-sebut sebagai kepingan surga tersebut menjadi toilet raksasa. Di sana atau kotoran hewan dan limbah rumah tangga, melengkapi limbah usaha KJA.
Kadis LH Sumut, Binsar Situmorang menyatakan, terkait surat Gubernur Edy Rahmayadi awal Juli lalu yang meminta penjelasan tentang kualitas air Danau Toba kepada Menteri LHK, akan dilakukan pertemuan dengan kementerian guna mendapatkan penjelasan.(tor)