Taput, Metroxpose.com | Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. menekankan pentingnya kesiapan aparatur dan kekompakan organisasi dalam menghadapi dinamika pemerintahan, saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (9/2/2026).
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa tuntutan pelayanan publik saat ini membutuhkan kecepatan respons, fleksibilitas kerja, serta kesadaran penuh terhadap tanggung jawab jabatan. Ia mengingatkan seluruh ASN agar siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan, termasuk dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan aparatur, baik dari aspek kehadiran, etos kerja, maupun sinergi antar pimpinan dan perangkat daerah. Menurutnya, soliditas internal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan penyesuaian program dan percepatan pergeseran anggaran, khususnya menyikapi kebijakan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.
Apel tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., serta seluruh ASN.
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa tuntutan pelayanan publik saat ini membutuhkan kecepatan respons, fleksibilitas kerja, serta kesadaran penuh terhadap tanggung jawab jabatan. Ia mengingatkan seluruh ASN agar siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan, termasuk dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan aparatur, baik dari aspek kehadiran, etos kerja, maupun sinergi antar pimpinan dan perangkat daerah. Menurutnya, soliditas internal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan penyesuaian program dan percepatan pergeseran anggaran, khususnya menyikapi kebijakan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.
Bupati menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus difokuskan pada penanganan bencana serta program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap program harus jelas tujuannya dan nyata dampaknya. Jangan sampai anggaran berjalan, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya ketepatan data dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai mutlak agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui penguatan program SAITAPAIAS, revitalisasi budaya gotong royong, serta optimalisasi peran camat dan lurah. Selain itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi, kesiapan program strategis, serta pendokumentasian kegiatan secara tertib sebagai bagian dari penguatan bank data daerah.
“Setiap program harus jelas tujuannya dan nyata dampaknya. Jangan sampai anggaran berjalan, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya ketepatan data dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai mutlak agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui penguatan program SAITAPAIAS, revitalisasi budaya gotong royong, serta optimalisasi peran camat dan lurah. Selain itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi, kesiapan program strategis, serta pendokumentasian kegiatan secara tertib sebagai bagian dari penguatan bank data daerah.
(DP/MX)

